Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Ridwan Ridwan

Abstract


ABSTRACT: Corruption has been increasing rapidly and destroying life of nation. It is not only making loss of state financial but also economic of people and becoming threat for national stability and international. This paper is going to answer the policy of corruption policy in the act applying now and in the future. This research applies juridical normative method by conceiving law as a norm that is a measure for human behavior by focusing on secondary data that are collected from primary data that are laws. Based on the research, it reveals that the policy of criminal law on preventing crime of corruption are facing some weakness hence the restoration is required by focusing on the element of making loss for the state. To consider its increase is to fast, hence the concept of Indonesian criminal code is understood as criminal law policy that is proper for suppressing corruption in the future.

 

Criminal Law Policy Formula on Suppressing Corruption


Keywords


criminal law; suppressing corruption.

Full Text:

PDF

References


Amirudin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2007, “Pencucian Uang dari Perspektif RUU Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Asset Rocovery” Makalah Seminar Kejaksaan Agung, Jakarta.

________, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.

________, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta .

________, 2008, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut, Badan Penerbit Undip, Semarang.

________, 2008, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Undip, Semarang.

________, 2009, Tujuan dan Pedoman pemidanaan, Badan Penerbit Undip, Semarang.

________, 2009, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Badan Penerbit Undip, Semarang.

Atmasasmita, Romli, 2004, Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung, Mandar Maju.

Garnasih. Yenti, “Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Implementasinya (suatu Tinjauan Awal)”, Jurnal Legislasi Indonesia Depkumham RI No.4 Vol.3.

Hamzah, Andi, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Hartono, Sunaryati, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 1999, KUHP, Bumi Aksara, Jakarta.

_________, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni.

Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.

Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2008, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Supandji, Hendarman, 2009, "Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan”, Makalah Kuliah Umum Undip Semarang.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

________, 2002, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Web

http://reformasihukum.org/file/peraturan/RUTipikor

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN019095

http://www.agc.gov.my/agc/Akta/Vol. 12/Act 574

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN019095.

http://politiku.xpart e.com/aca 1997.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Law of Malaysia Act 575 Anti-Corruption Act 1997

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Asing

Undang-Undang Anti Korupsi Korea, Nomor 6494, 24 Juli, 2001

United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) 2003

United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) 2003 (terjemahan)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KUHP Malaysia (law of Malaysia Act 574 Penal Code)

KUHP Korea (The Criminal Code of Rebublic of Korea)

RUU

Konsep KUHP 2006

Konsep KUHP 2008

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.