Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Aceh

Eddy Purnama

Abstract


ABSTRACT: In accordance to the Law Number 25, 2004 on National Development Planning System, regional development is one of the subsystems of such National System. Therefore, regional development must be able to accommodate two important needs, namely superior government and local community needs. In order to get legal certainty in fulfilling the important needs, it is significant to know a juridical basis that can be used as legal protection in deciding regional development planning system, which is conducive to demand aspiration of community and certain laws. It is found that the basis of regional/municipal developments in Aceh province is in accordance to the Law Number 11, 2006 on Aceh Government in relation to the Law Number 25, 2004 on National Development Planning System which has given autority to regional/municipal governments in order to design their regional development planning system by Qanun. Considering the needs, regional or municipal government must follow the rules that stated in the Minister of Internal Affairs’s Regulation Number 54, 2010 on Implementation of the Government Regulation Number 8, 2008 on Staging, Compiling System, Controlling, and Evaluation of Regional Development Planning Implementation.

 

The Procedure Of Districts And Municipalities Development Planning In Aceh


Keywords


development planning; aceh.

Full Text:

PDF

References


Al Marsudi, H. Subandi, SH.MH, 2001, Pancasila Dan UUD’45 Dalam Paradigma Reformasi, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Esmara, Hendra, 1985, Politik Perencanaan Pembangunan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Andalas, Padang.

Hirschman, Albert O., 1958, The Strategy of Economic Development, Yale University Press, New Heaven.

Myrdal, Gunnar, 1968, Asian Drama: An Inquiry into Poverty on Nations, Pantheon, New York.

Nugroho, Riant, Randy R. Wrihatnolo, 2011, Manajemen Perencanaan Pembangunan; Panduan Menyusun Dokumen Renaca Pembangunan Menurut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), PT. Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, Jakarta.

Rustiadi, Ernan dkk., 2011, Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah, Cretpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Sumarto, Hetifah Sj., 2003, Inovasi, Partisipasi Dan Good Governanace 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif Di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Syechalad, Nur Mohd., Pembangunan Ekonomi Aceh, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Universitas Syiah Kuala di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam-Banda Aceh tanggal 3 November 2012.

Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaya A.R., 1980, Teori Strategi Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, Jakarta.

________, 1988, Kebijakan dan Administrasi Pembangunan Perkembangan Teori dan Penerapan, LP3ES, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1990, Perencanaan Pembangunan, CV . Haji Masagung, Jakarta.

Todaro, Michael P., 1986, Perencanaan Pembangunan Model dan Strategi, CV. Intermadia, Jakarta.

Koalisasi Untuk Kebebasan Informasi, 2003, Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka, Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Jakarta.

Internet:

Admin, Makalah Perencanaan Pembangunan Daerah, http://abjaykutai.blogspot.com/2009/10/makalah-perencanaan-pembangunan-daerah.html, diakses tanggal 20 Juli 2012.

Djoko Purwanto, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Antara Tantangan Dan Harapan, http://dipisolo.tripod.com/content/artikel/partisipatif.htm, diakses tanggal 29 juli 2012.

Irianto, Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Melalui Pendekatan Wilayah Dan Kerjasama Antardaerah, http://www.usu.ac.id/id/files/ artikel/perc_pemb_iriyanto.pdf, diakses tanggal 20 Juli 2012.

Mohamad Djaenudin, Pilkada Dan Pergeseran Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, http://www.pdii.lipi.go.id/read/2012/07/09/pilkada-dan-pergeseran-sistem-perencanaan-pembangunan-daerah.html, diakses 30 Juli 2012.

Nugroho Adi Utomo et.al., Anggaran Berbasis Kinerja: Tantangannya Menuju Tata Kelola Kehutanan yang Baik, http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=anggaran+berbasis+kinerja%3A+Tantangannya+Menuju+Tata+Kelola+Kehutanan+yang+baik, diakses tanggal 15 Juli 2012.

Upik Sri Palupi, Paradoks Perencanaan Pembangunan,http://ekonomi.kompasiana.com/ manajemen/2012/05/04/paradoks-perencanaan-pembangunan-daerah/, diakses tanggal 15 Juli 2012.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah h.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.