Rekruitmen Hakim Agung Nonkarir sebagai Implementasi Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

A. Muhammad Asrun

Abstract


ABSTRAK: Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Hakim Agung Non-karir telah mengisi khazanah intelektual dalam putusan-putusan Mahkamah Agung. Kapabilitas pengetahuan hukum telah memperkuat sisi teoritik putusan-putusan Mahkamah Agung. Itu satu sisi kehadiran Hakim Agung Non-karir. Pada sisi lain muncul juga gugatan terhadap Hakim Agung terutama dari jalur perguruan tinggi. Akademisi ini dipertanyakan kemampuan dan pemahaman terhada hukum acara. Ada juga pengakuan Hakim Agung asal perguruan tinggi ini bahwa mereka memerlukan waktu untuk belajar membaca berkas secara cepat (speed reading) dan berlatih membuat putusan. Latihan itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Masalah itu sesungguhnya tidak perlu terjadi manakala calon Hakim Agung jalur akademisi memiliki pengalaman beracara sebagai advokat ataupun pengalaman non-litigasi sebagai konsultan hukum atau sebagai “off-councel” pada Kantor Advokat atau Firma Hukum.

 

Non-Carreer Supreme Court Judges Recruitment as Independence Implementation of Judiciary Power in Indonesia

 

ABSTRACT: It is undeniable that the presence of the non-career justices has been filled with intellectual treasures in the decisions of the Supreme Court. Their capabilities of legal knowledge have strengthened Supreme Court verdicts in the past. That's one side of the presence of the non-career justices. However, the situation today have changed over the presence of the non-career justices. Candidate of non-career justice from universities have been questioned theirworking capability and understanding on procedural law. Justices from university admitted that they need time to learn to read files quickly and practice making a decision. The exercise takes about three to six months. The problem really should not be happening when the non-career justices have had legal practice experience such as a lawyer or as a legal consultant or as “off-councel” at alaw firm.

Keywords


hakim agung nonkarir; independensi peradilan: non-career justices; independency of judiciary

Full Text:

PDF

References


Arbi Sanit, 1985, Perwakilan Politik di Indonesia. Penerbit CV Rajawali, Jakarta.

Bernard Schwartz, 1993, A History of the Supreme Court. Oxford Univer¬sity Press, New York, Oxford.

Christipher E Smith, 1993, Critical Judicial Nominations and Political Change, the Impact of Clarence Thomas, Preager Publisher, Westpoint.

Daniel S Lev, 1996, "Kata Pengantar", Kami Ilyas, Catatan Hukum, Yayasan Karyawan Forum, Jakarta.

Dieter C Umbach, 1985, Basic Elements of the Rule of Law in a Democratic Society," Beatrice Gorawantschy, et.al, Rule of Law and Democracy in the Philippines. University of Philippine, Diliman.

F. Andrew Hanssen, 1999, "The effect of judicial institutions on Uncertainty and the rate of litiga¬tion: the election versus appointment of states judges," dalam The Journal of Legal Studies, Vol. XXVIII, January 1999.

Ismail Sunny, 1986, Pergeseran Kekuasan Eksekutif, cetakan keenam, Aksara Baru, Jakarta.

J. Djohansjah, 2008, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, KBI, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2015, “Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik,” makalah pada “Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2: Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara,” diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Padang, 10-12 September.

Melvin A. Arquillo, 1971, "A Case Suvery of the 1970 Supreme Court, Decision on Political Law," University of Santo Tomas Law Review (Aug.-Sept. 1971).

Muhammad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum, Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Bulan Bintang, Jakarta.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 1999, Menuju Independensi Kekuasan Kehakiman, LeIP, Jakarta.

Suparman Marzuki, 2015, “Pengisian Jabatan Hakim Agung,” makalah dalam “Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2: Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara,” diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 10-12 September.

Todung Mulya Lubis, 1993, In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia New Order, 1966-1990. PT Gramedla Pustaka Utama, Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.