Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (sebagai Negara Transit) menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967

Rosmawati Rosmawati

Abstract


ABSTRAK: Ada sekitar 13.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Indonesia belum menjadi peserta Konvensi 1951 yang terkait dengan Keadaan Pengungsi (Konvensi Pengungsi) atau Protokol 1967. Para pencari suaka dan pengungsi (dan orang yang tidak bernegara) di Indonesia mengalami kesulitan untuk tinggal di negara ini. Mereka tidak mempunyai izin bekerja, dan tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memperbolehkan para pengungsi dan pencari suaka tersebut untuk tinggal di Indonesia selama mereka memiliki dokumen-dokumen pendaftaran dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisaris Tinggi untuk Pengungsi (UNHCR). Protection of Refugees/Asylum Seekers in Indonesia (as A Transit State) in the 1951 Convention of and the 1967 Protocol ABSTRACT: There are around 13,000 refugees and asylum seekers in Indonesia. Indonesia is not a party to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (Refugees Convention) or the 1967 Protocol. Asylum seekers and refugees (and stateless people) here face difficulties staying in the country.Asylum seekers and refugees in Indonesia are not permitted to work and receive no social benefits from the Government of Indonesia. The Government of Indonesia allows them to stay here while they have current registration documents from the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Keywords


pengungsi; pencari suaka; negara transit: refugess; asylum seekers; transit state

Full Text:

PDF

References


Achmad Romsan dkk, 2003, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, UNHCR, Jakarta.

Ajat Sudrajat Havid, 2004, “Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang”, Jurnal Hukum Internasional, Refugee Law, LPHI FHUI, Vol. 2 Nomor 1 Oktober.

Aloysiusn Uwiyono, 2004, “Catatan Tentang Konvensi PBB Tahun 1990 Mengenai Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya”, Expert Commentary, Refugee Law, LPHI FHUI, Vol. 2 Nomor 1 Oktober.

Claire de Than and Edwin Shorts, 2003, International Criminal Law and Human Rights, Sweet & Maxwell Published.

Enny Soeprapto, 2004, “Promotion of Refugee Law in Indonesia”, Jurnal Hukum Internasional, Refugee Law, LPHI FHUI, Vol. 2 Nomor 1 Oktober.

Global Protection Cluster, 2007, Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons,Global Protection Cluster Working Group.

Global UNHCR Report 2001, Global Programmes, dalam http://www.unhcr...2001/globops.pdf.

I Wayan Parthiana, 1990, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung.

Manfred Nowak, 2002, Introduction to the International Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publishers,, Leiden/Boston.

Muh Khamdan, Imigrasi Nasional dan Problem Pencari Suaka, Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM.

Scot Davidson, 1994, Hak Asasi Manusia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sulaiman Hamid, 2002, Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta.

UNHCR, 1997, “The State of the world’s Refugees 1997-1998, A Humanitarian Agenda”, Oxford University Press, New York.

Usmawadi, Pengungsi dan Hak Asasi Manusia, Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Pengungsi Internasional), UNHCR.

Uswatun Hasanah, 2014, “Tinjauan Yuridis Pasal 22 Konvensi Hak Anak 1989 Terhadap Pengungsi Anak Menurut Hukum Internasional”, Skripsi FH Unsyiah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.