Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit

Ishak Ishak

Abstract


ABSTRAK: Dalam hubungan hukum utang piutang debitor berkewajiban membayar utang jika telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitor dalam membayar utang kadangkala ia wanprestasi (ingkar janji). Apabila debitor berutang pada beberapa kreditor, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dipengadilan niaga secara kepailitan. Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga karena ia membayar lunas sedikit-dikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Putusan pailit menimbulkan akibat hukum yang berat bagi debitor, oleh karena itu debitor perlu mengajukan upaya hukum supaya terhindar dari akibat putusan tersebut.

 

The Legal Effort of Debt on Brankruptcy Decision

 

ABSTRACT: In the legal relations, loan of the debtor is obligated to pay the debt due and collectible. The debtor to pay the debt he sometimes defaults (broken promise). If the debtor owes to several creditors, then the solution can be done by the commercial court of brankruptcy. The debtor is declared bankrupt by the commercial court because he paid the at least one debt due and collectible. Bankruptcy decision raises serious legal consequences for debtors, and therefore the debtor needs to file a legal action in order to avoid the consequences of the decision.

Keywords


upaya hukum; putusan pailit; legal efforts; branruptcy

Full Text:

PDF

References


Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aria Suyudi, dkk, 2004, Kepailitan di Negeri Pailit, Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Bagus Irawan, 2007, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi, Alumni, Bandung.

Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.

Man S. Sastrawidjaja, 2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung.

Munir Fuady, 2005, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purwoto Wingjosumarto, 2003, Hukum Kepailitan Selayang Pandang, Alumni, Bandung.

Retnowulan Sutantio, 1997, Hukum Perdata dalam Terori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.

Sitomurang. Victor M, 1994, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutan Remy Syahdeini, 2002, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Zainal Asikin, 1994, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.