Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh

Baktu Bakti

Abstract


ABSTRAK: Pluralisme hukum merupakan turunan dari realitas pluralisme sosial mereka, maka hanya ada satu sistem hukum dalam masyarakat bahwa mengabaikan kenyataan. Studi pluralisme hukum, yang awalnya terbatas pada konflik antara hukum negara dan hukum adat, atau hukum yang timbul dalam masyarakat luar hukum negara. sekarang mulai tumbuh pengakuan hukum lainnya, seperti hukum agama dan hukum internasional. Pengembangan pluralisme hukum di Indonesia mulai mengarah pada pengakuan dan penegakan hukum adat memungkinkan ruang oleh hukum nasional. Tetapi untuk konteks Aceh, pengakuan hukum oleh negara (hukum setempat disebut sebagai qanun) tentang hukum adat dapat diartikan bahwa itu adalah berarti hukum negara yang mengatur prosedur hukum adat. Qanun bahkan untuk mengatur prosedur atau mekanisme adat dan jenis sanksi. Legal Pluralism in The Dispute Settlement Mecanism of Natural Resource in Aceh ABSTRACT: Legal pluralism is a derivative of their social pluralism reality, then there is only one system of law in society is that ignoring to the reality. Study of legal pluralism which was initially limited to a conflict between state law and customary law or law that arise in the community outside of the state law. Right now start growing recognition of other law, such as religious law and international law. The development of legal pluralism in Indonesia began to lead to the recognition and enforcement of customary law allowing room by national law. But for the context in Aceh, legal recognition by the state (local law / qanun) on customary law can be interpreted that it is mean that state law regulating the procedure of customary law. Qanun even to set up procedures or mechanisms of indigenous and the types of sanctions.

Keywords


pluralisme hukum; konflik sumber daya alam; law pluralism; natural resources conflict

Full Text:

PDF

References


Abdias dkk, 2007, Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam. Pengalaman dan Perspektif Aktivis, HuMa, Jakarta.

Adi Sulistyono, 2007, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta.

Bakti Siahaan, dkk., 2012, Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Aceh Lestari dan Berkelanjutan, Sekretariat Aceh Green, Banda Aceh.

Budi Riyanto, tt., Bunga Rampai. Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam Menuju Smart Regulation, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.

Benda-Beckmann, Franz and Kebeet von Benda-Beckmann, 2005, Mobile People Mobile Law: an Introduction, England.

Forest Watch Indonesia, 2010, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009, Forest Watch Indonesia.

Hariadi Kartodihardjo, “Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan Di Indonesia : Intervensi IMF dan World Bank dalam Reformasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan”, Presented at a Workshop on "Environmental Adjustment: Opportunities for Progressive Policy Reform in the Forest Sector?" at the World Resources Institute April 6, 1999.

Heru Prasetia dan Bosman Batubara (Eds), 2010, Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan dan Masyarakat Sipil, Desantara, Jakarta.

Ichsan Malik, dkk, 2003, Sumber Menyeimbangkan Kekuatan. Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam, Yayasan Kemala, Jakarta.

Sulistyowati Irianto (ed), 2009, Hukum Yang Bergerak. Tinjauan Antropologi Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana Prenada, Media Grup, Jakarta.

Yan Pramadya Pustaka, 1977, Kamus Hukum, Edisi lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia-Inggris, Aneka Ilmu, Semarang.

Tim HuMA , 2005, Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Huma, Jakarta.

ICEL, 1998, Technical Report, Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peranserta Masyarakat, Kerjasama antara ICEL dengan Natural Resources Management Program Environmental.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.