Rekonsiliasi Berbasis Kearifan Lokal di Aceh

Sulaiman Sulaiman

Abstract


ABSTRAK. Kearifan lokal bukanlah sesuatu yang baru dalam mengkonstruksi dan menjalankan hukum. Artikel ini ingin menawarkan konsep kearifan lokal dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia untuk menemukan keadilan. Kasus hak asasi manusia yang pernah terjadi di Aceh memiliki peluang bagi penyelesaiannya. Namun ada satu hal yang penting untuk diingat, bahwa usaha penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Aceh tidak sekadar merupakan persoalan hukum, melainkan termasuk hak asasi manusia, politik, dan kebijakan. Pilihan atas pembentukan komite/badan khusus dengan kebijakan Presiden, dapat dilakukan dalam konteks membuka ruang pengungkapan kebenaran, atau proses mempercepat penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pengalaman sejumlah negara, pengungkapan kebenaran tidak jarang dilakukan berlandaskan pada kebijakan kepresidenan.

 

Reconciliation Based Local Wisdom in Aceh

 

ABSTRACT. Local wisdom is not something new to construct and execute the law. This article would like to offer the concept of local wisdom in the settlement of human rights violations to find justice. Cases of human rights that have occurred in Aceh has a chance for its completion. But there is one important thing to keep in mind, that the business settlement of past human rights violations in Aceh is not just a legal issue, but also human rights, politics, and policy. The choice of the establishment of committees/ special body with the president's policies, can be done in the context of the open space of the truth, or the process of speeding up the settlement of human rights violations. In the experience of some countries, disclosure of the truth is not infrequently done based on the policy of the presidency.


Keywords


rekonsiliasi; kearifan lokal; reconciliation;local wisdom; aceh.

Full Text:

PDF

References


A. Sujatmoko, 2005, Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste, dan lainnya, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

AM. Hoogvelt, 1985, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Rajawali, Jakarta.

G. Bristol & Carol, 1999, Haruskah Saya Mengampuni, Kalam Hidup, Jakarta.

JM. Echlor & H. Shadily, 2000, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta.

TV. Boven, 2002, Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi, Elsam, Jakarta.

WJS. Poerwadarminto, 1999, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.