Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Akta Otentik dalam Kaitan dengan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum
Abstract
ABSTRAK. Salah satu organ penting dari sebuah perusahaan adalah rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham adalah forum tertinggi untuk pengambilan keputusan perusahaan. Keputusan rapat umum pemegang saham akan menjadi dokumen hukum baik bagi pemegang saham dan bagi perusahaan itu sendiri. Keputusan akan memiliki kekuatan bukti jika telah dicatat dalam rapat umum pemegang saham yang kemudian dituangkan ke dalam akta notaris yang bernama Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris sebagai pejabat publik dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham hanya bertanggung jawab atas kebenaran akta formal minuta dari pertemuan.
General Meeting of Shareholders Dosier as Authentic Deed in Relation to Responsibility of Public Notary as Public Officials
ABSTRACT. One of the important organ of a company is the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders is a top forum for decision-making of a company. Decision of general meeting of shareholders will be a legal document both for shareholders and for the company itself. The decision will have the strength of evidence if it has been recorded in the minutes general meeting of shareholders which is then poured into a notarial deed which is named General Meeting of Shareholders. Public Notary as a public official in the deed General Meeting of Shareholders is only responsible for the correctness of the formal deed the minutes of the meeting.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
Hartono Hadisoeprapto, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta.
Liliana Tedjo Saputra, 1995, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
Sudikno Mertokusumo, 2004, Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi, (Nomor 12, tanggal 3 Mei).
Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
KANUN : Jurnal Ilmu Hukum
ISSN (Print): 0854 – 5499
ISSN (Online): 2527 – 8428
Published by:
Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111
Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295
E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id
Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.