Kebijakan Badan Pertanahan Nasional terhadap Tanah Bekas Pertambangan di Provinsi Aceh

Trio Yusandy

Abstract


ABSTRAK. Di Provinsi Aceh pertambangan minyak menjadi salah satu kegiatan pertambangan terbesar dan menjadi sumber daya alam unggulan bagi pendapatan daerah. Permasalahan muncul setelah pertambangan tersebut berhenti beroperasi, banyak lahan-lahan bekas pertambangan yang ditelantarkan oleh perusahaan sehingga memunculkan potensi tumpang tindih hak atas tanah di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan socio-legal research. Melalui pendekatan ini, objek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial di antara subsistem-subsistem sosial lainnya. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa kegiatan pertambangan di Provinsi Aceh memiliki dampak negatif terhadap ekosistem hutan yang ada di Aceh. Akibatnya, Aceh mengalami kekeringan ketika musim kemarau, hasil pertanian mereka pun menurun. Selain itu eksploitasi yang dilakukan perusahaan tambang mengakibatkan banyaknya lahan pertambangan yang ditelantarkan. Upaya pemerintah dalam pengaturan pemanfaatan, penggunaan serta peruntukannya dapat menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengawasan harus dilakukan dengan adanya kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah dalam memproteksi permohonan sertifikasi tanah di atas lahan bekas tambang.

 

Policy of the National Land Authority on Ex Mining Land in Aceh Province

 

ABSTRACT. Oil exploration is one of the largest mining and natural resources for local revenue. A problem arises when the mine quits its operations, it then abandoned by the company causes the potential overlap of land rights in the future. This is socio-legal research. By it, the legal objecs are interpreted as part of the social subsystem among the others. The research shows that mining activity has a negative impact on the forest ecosystem. Thus, Aceh suffers from droughts during dry season, their agricultural products decrease. In addition, the company abondons mining lands. Efforts done by the government in regulating the usage, and painning is a local government authority. It should be done by the cooperation between the National Land Agency and local gevernments in protecting the certification application on the former mining lands.


Keywords


kebijakan; pertambangan; tumpang tindih kebijakan; policy; mining; overlapping policy.

Full Text:

PDF

References


Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, 2000, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Bumi Askara, Jakarta.

Rusdi Malik, 2000, Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia, Universitas Trisakti, Jakarta.

Soerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dkk, 1988, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, PT Bina Aksara, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 2000, Metodologi Research Jilid I, ANDI, Yogyakarta.

http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menyelamatkan-kehancuran-pertambangan-timah-bangka-belitung-2.htm diunduh tanggal 11-12-2014.

Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung (2) http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menyelamatkan-kehancuran-pertambangan-timah-bangka-belitung-2.htm#.VLHCWtKUfnY diunduh pada tanggal 22-12-2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.