Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Usaha di Aceh Besar dan Aceh Barat Daya

Muhammad Insa Ansari

Abstract


ABSTRAK. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan usaha yang baik, cepat, mudah dan murah merupakan kebutuhan penting bagi dunia usaha. Dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha maka diperlukan upaya dari pemerintah untuk menerapan pelayanan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga masyarakat sebagai kelompok yang dilayani akan mendapatkan pelayanan yang baik. Kabupaten Aceh Besar melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan inovasi dalam pelayanan perizinan usaha. Inovasi penting yang dilakukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar adalah membuka kantor pelayanan perizinan di Lambaro untuk memudahkan masyarakat menjangkaunya, sementara inovasi penting yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya adalah membuka loket perizinan di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Inovasi pelayanan yang diberikan oleh institusi penyelenggara perizinan sangat membantu para pelaku usaha dalam memperoleh perizinan untuk melakukan usaha di kabupaten tersebut.

 

One Top Service Innovation of Business Licence in Aceh Besar and Aceh Barat Daya Districts

 

ABSTRACT. Demand on good, quick, easy and cheap business licence service in the important need for the business. In providing the service for the businessmen hence it is required the efforts from the government to apply good service by implementing the principles of transparant, participating and accountable hence the people as the group serviced will accept good service. Aceh Besar and Aceh Barat Daya Districts through the On Stop Service Offices have innovated in providing the services. Important innovations done by the office in Aceh Besar District in the opening of the office in Aceh Besar District of the Lambaro to ease the service for the people, while the office in Aceh Barat Daya is the opening the locket of licence in several subdistricts. The one stop service innovations provided by the institutions holding the licence is really helpful the businessmen in obtain the licence to conduct the business in the districts.


Keywords


pelayanan terpadu satu pintu; perizinan usaha; one stop service; business licence.

Full Text:

PDF

References


Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Bidang Hukum Administrasi Negara, BPHN Depkumham RI, Jakarta.

BPS Kabupaten Aceh Barat Daya, 2015, Aceh Barat Daya Dalam Angka 2015 (Aceh Barat Daya in Figures 2015), BPS Kabupaten Aceh Barat Daya, Blang Pidie.

BPS Kabupaten Aceh Besar, 2015, Aceh Besar Dalam Angka 2015 (Aceh Besar in Figures 2015), BPS Kabupaten Aceh Besar, Kota Jantho.

BPS Kabupaten Aceh Besar dan BAPPEDA Kabupaten Aceh Besar, 2012, Aceh Besar Dalam Angka 2012, BPS Kabupaten Aceh Besar dan BAPPEDA Kabupaten Aceh Besar, Kota Jantho.

Falih Suaedi, Bintoro Wardianto, ed., 2010, Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, 2012, Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Periode 2007-2012, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Kota Jantho.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Richard Burton Simartupang, 2003, Aspek Hukum Dalam Bisnis, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahyudi Kumorotomo, 2005, Etika Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyelenggara dan Pengendalian di Bidang Usaha.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya.

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 7).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.