Peningkatan Koordinasi Struktur dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Aceh

Adwani Adwani, Sulaiman Sulaiman

Abstract


Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana koordinasi struktur dalam penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Aceh. Analisis ini berdasarkan pemahaman bahwa pemanfaatan sumber perikanan yang dilakukan oleh kapal perikanan harus selalu berdasarkan izin. Khusus bagi nelayan kecil dikecualikan. Realitasnya penangkapan ikan banyak terjadi secara ilegal, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal, dengan melihat hukum yang tidak terpisahkan dari berbagai faktor lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum terlaksana secara efektif. Struktur yang terlibat dalam penegakan hukum di laut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Kepolisian Air dan Udara. Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan dan penangkapan terhadap kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Sebanyak 36 kapal ditangkap dan dikenakan sanksi hukumnya. Koordinasi struktur dalam penegakan hukum masih kurang. Disarankan supaya dilakukan penegakan hukum secara terus-menerus yang efektif dan dilakukan koordinasi secara intensif antara para penegak hukum dengan memperkuat personil dan peralatan dalam penegakan hukum di laut.

 

Improvement of Structural Coordination in Illegal Fishing Law Enforcement in Aceh

 

This study aims to analyze the structural coordination in law enforcement against illegal fishing on the Aceh coast. This analysis is based on the understanding that the use of fisheries by fishing vessels must always be based on a permit. Especially for small fishermen it is excluded. In fact, many fishing occurs illegally, so it is necessary to enforce the law against the perpetrators. This research uses the socio-legal method, by looking at the law that is inseparable from various other factors. Research findings indicate that law enforcement has not been implemented effectively. The structures involved in the law enforcement are Civil Servant Investigators, the Indonesian National Army, the Navy, and the Air and Water Police. Law enforcement is carried out through the supervision and arrest of vessels fishing illegally. A total of 36 ships were arrested and subject to sanctions. Structural coordination in law enforcement is lacking. It is recommended that effective continuous law enforcement and intensive coordination between law enforcement agencies be carried out by strengthening personnel and equipment in law enforcement at sea.


Keywords


penangkapan ikan; illegal fishing; penegakan hukum; perairan aceh; fishing; illegal fishing; law enforcement; aceh of the sea.

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Adwani (2017). Buku Ajar Hukum Laut Internasional. Banda Aceh: Unsyiah Press.

Adwani, Muazzin, & Tinianus, E. (2017). Hukum Laut Internasional. Banda Aceh: Unsyiah Press.

Arief, B. N. (2002). Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Y. (2006). Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayat, A. & Samekto, A. (2007). Kajian Kritik Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

Parthiana, I. W. (2014). Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia. Bandung: Penerbit Yrama Widia.

Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Supriadi & Alimuddin. (2011). Hukum Perikanan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Sulaiman. (2016). Sisi Lain Ulayat Laut, Perspektif Pengelolaan Pesisir Berbasis Hukum Adat Laut. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Thontowi, J & Iskandar, P. (2006). Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: Refika Aditama.

Artikel Jurnal

Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. Lex Jurnalica, 7(2), 108-120.

Dewi, A. (2019). Perspektif Moral dan Etika dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Legal Standing, 3(1), 1-20.

Jainah, Z. O. (2012). Penegakan Hukum dalam Masyarakat. Jurnal of Rural Development, 1(2), 166-182.

Khambali, M. (2014). Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum Indonesia. Supremasi Hukum, 3(1), 9-20

Kushandajani. (2010). Makna Otonomi Daerah di Wilayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir Kota Semarang. Jurnal Media Hukum, 17(1), 61-78.

Ningsih, R. (2018). Corporation as the Actors of Fishiries Crime in Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 18(2), 202-218.

Nuryanto, C. (2018). Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum dan Keadilan. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 64-76.

Raharjo, S. (2007). Arsenal Hukum Progresif. Jurnal Hukum Progresif, 3(1), 1-16.

Rif’ah. (2015). Penegakan Hukum di Indonesia, Sebuah Harapan dan Kenyataan. Jurnal Justitia Islamica, 12(1), 38-46.

Rochmani. (2014). Penegakan Hukum yang Berorientasi pada Keberlanjutan Sumber Daya Ikan. Jurnal Media Hukum, 21(1), 120-136.

Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 8(3), 186-199.

Hasil Penelitian

Adwani et al. (2018). Kordinasi Antara Penyidik dengan Panglima Laot dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perikanan di Perairan Provinsi Aceh. Hasil Penelitian. Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah dan Depristekdikti.

Sulaiman. (2010). Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberlanjutan Lingkungan yang Berorientasi Kesejahteraan Nelayan. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Wawancara

Marzuki. (2020). Kepala Seksi Pengawasan Dinas Kalautan dan Perikanan Provinsi Aceh. 12 Agustus.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18031

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.