Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan

Evie Christy, Wilsen Wilsen, Dewi Rumaisa

Abstract


Penelitian ini dilakukan untuk menemukan adanya pertentangan/konflik norma antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menggunakan metode yuridis normatif, dengan harapan untuk dapat menjelaskan bahwa kepastian hukum atas hak kebendaan/hak preferensi yang lahir dari pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan kebendaan secara eksplisit dihilangkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Disatu sisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan hak bagi Kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan tersebut untuk melunasi hutang debitur, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan hak untuk menjual tersebut ditangguhkan bahkan dipersulit jika debitur dalam keadaan pailit.

 

Legal Certainty of Preference Rights for Mortgage Holders in the Bankruptcy Case

 

This study aims to find a conflicting norm between Law Number 37/2004 concerning Bankruptcy and obligation to postpone debt payment and Law Number 4/1996 concerning Mortgage rights and land related objects. The study uses a normative juridical method, to explain that legal certainty of material rights/preference rights that are born from granting guarantees by the debtor to creditors as material guarantees are explicitly omitted by Law Number 37/2004. On one hand, Law Number 4/1996 grants the right for creditors to execute collateral to repay debtors' debts. Since the birth of Law Number 37/2004 the right to sell collateral is suspended and it is even more difficult if the debtor is bankrupt.


Keywords


kepailitan; hak tanggungan; konflik norma; bankruptcy; mortgage rights; conflict of norms.

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Fuady, M. (2013). Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga.

Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. (2012). Hukum Jaminan, Hak hak Jaminan Kebendaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subhan, M. H. (2012). Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suci, I. D. A., et al. (2016). Hukum Kepailitan: Kedudukan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Artikel Jurnal

Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. Masalah-Masalah Hukum, 44(4): 503-510.

Hartono, D. T. (2016). Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 4(1): 1-9.

Ishak. (2015). Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 65: 189-215.

Mahendra, L. Murni, R. A. R., Sumertayasa, & Arya, P. G. (2016). Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur. Acta Comitas, 2: 267-280.

Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan terhadap Debitor. Lex Jurnalica, 13(2): 104-114.

Sularto. (2012). Perlindungan Hukum Kreditur Seperatis Dalam Kepailitan. Mimbar Hukum. Vol 24. No. 2. 187-375.

Warmadewa, I. M. A. & Udiana, I. M. (2016). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 5(2): 1-6.

Artikel Internet

Mahendra, A. A. O. (2010). “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, dari: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html, Diakses tanggal 24 Juni 2019.

Shidarta & Lakonawa, P. (2018). “Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna Dan Penggunaan-nya”, dari: https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generali/ . Diakses tanggal 24 Juni 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3632).




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.14909

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.