Perspektif Gender dalam Putusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual

Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi, Melina Gabrila Winata, Ella Yolanda Sakerebau

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menghapuskan pandangan diskriminatif akibat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menyebabkan terabaikannya nilai-nilai keadilan moral, sehingga diperlukan kesadaran akan kesetaraan gender dalam kepastian hukum dan dalam sistem peradilan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan bahan primer berupa wawancara dan putusan pengadilan yang diambil secara random sampling, serta bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penanganan kasus pelecehan seksual saat ini tidak lagi memadai, karena per-kembangan jenis macam pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim lebih memper-timbangkan faktor perbuatan daripada faktor korban. Dalam tiga kasus yang penulis teliti penjatuhan pidana jauh di bawah hukuman maksimal akibat penafsiran KUHP yang dilakukan hakim secara gramatikal yang terkurung oleh positivisme. Padahal penemuan hukum oleh hakim akan membentuk yurisprudensi dapat digunakan pada masa mendatang dengan lebih memperhatikan keadilan dan hak pemulihan bagi korban.

 

Gender Perspective in the Court System on Sexual Harassion Cases

 

This study aims to eradicate discriminatory views influenced by patriarchal culture which results in the neglect of moral values, so that awareness of gender equality is needed in the rule of law and in the justice system. This study uses empirical juridical methods. Primary legal materials was collected by conducting interviews and analyzing court decisions taken by random sampling method, as well as secondary legal materials was collected from books, literature, journals and statutory regulations. The substance of the Criminal Code in handling sexual harassment cases is currently no longer adequ-ate, due to the development of types of sexual harassment according to the National Commission on Women. This research concludes that the judge considers the act factor rather than the victim factor. In the three cases the author examined, criminal conviction was far below the maximum sentence due to grammatically interpretation of the Criminal Code by judges confined by positivism perspective. Though the legal finding (rechtvinding) by the judge will form jurisprudence, which can be used in the future by focusing more to justice and the right of recovery for victims.


Keywords


budaya patriarki; pelecehan seksual; penafsiran hukum; putusan hakim; patriarchal culture; sexual harassment; law interpretation; verdict.

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Arief, B.N. (2011). Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Davies, S.G. (2018). Pengaturan Seksualitas di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hanum, F. (2018). Kajian dan Dinamika Gender. Malang: Intrans Publishing.

Mertokusumo, S. (2004). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Rifai, A. (2011). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta:Sinar Grafika.

Savitri, N. (2008). HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP. Bandung: PT Refika Aditama.

Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Susanti, D.I. (2019). Penafsiran Hukum: Teori dan Metode. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

Helmi, M. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(1): 111-132.

Khusnaeny, A. (2016). Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban. Jurnal Perempuan, 21(2): 191-200.

Mukarramah, E. (2016). Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Perempuan, 21(2): 171-180.

Rochaety, N. (2014). Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. Palastren: Jurnal Studi Gender, 7(1): 1-24.

Sakalasastra, P.P & Herdiana, I. (2012). Dampak Psikososial pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya. Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial, 1(2): 68-73.

Sibarani, S. (2019). Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum, 1(1): 98-108.

Supanto, S. (2004). Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 20(3): 288-310.

Susila, J. (2019). Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 4(2): 179-193.

Hasil Penelitian

Komnas Perempuan. (2019). Korban Bersuara, Data Berbicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara. Jakarta: Komnas Perempuan.

MA & MaPPI. (2018). Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: MA RI bekerja sama dengan AIPJ2.

MK. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekjend & Kepaniteraan MK RI.

Hasil Wawancara

Effendie, M. (2019). Hakim PN Surabaya. Wawancara. 24 Juni 2019.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.14080

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.