Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP

Ikka Puspitasari, Erdiana Devintawati

Abstract


Artikel ini ingin menjawab bagaimana tindak pidana korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana di Indonesia menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu bagaimana kebijakan formulasi sistem pemidanaan dalam menanggu-langi tindak pidana korporasi pada masa yang akan datang. Artikel ini mengungkapkan bahwa eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar baik bagi kepentingan manusia ataupun bagi kepentingan negara. Suatu korporasi sering diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir.Pada masa sekarang ini Korporasi sebagai Subyek Hukum dapat dikenai pidana.Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam RUU KUHP.

 

 

The Urgency of  Regulating Corporate Crimes Under Corporate Crime Liability According to Draft of Criminal Code Procedures

 

The aims of this article, firstly, to answer the question on how coorporate crime liability to be considered as a crime under Indonesian criminal law based on Draft of Criminal Code  Procedures (RKUHP). Secondly, to understand the policy of sentencing system for coorporate crime in the near future. This article argue that the existence of coorporates  gives a significance constribution not only for human life but also for state interest. On the other hand, its also found that a coorporate that againts the law, both in private and criminal law. Coorporate crimes also categorized as well- organized trans-national crime. Nowdays, as a legal instituion, coorporates could be sentenced based on coorporate liability under Indonesian criminal law that regulated under RUU KUHP.


Keywords


globalisasi; tindak pidana; korporasi; white collar crime; globalization; criminal act; corporation; white collar crime.

Full Text:

PDF

References


Arief Amrullah, 2006, Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and the Attack on Democracy), Banyumedia Publishing, Malang.

Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Citra Aditya Bakti, Kota Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2014, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Penerbit Kencana Prenada, Jakarta.

Bryan A. Garner (Ed.), 2003, Black‟s Law Dictionary, Second Pocket Edition.

Danang Sutoyo, Wika Harisa Putri, 2016, Hukum Bisnis, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Hamzah Hatrik, 1995, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Ida Keumala Jempa, 2010, Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 12, No. 3.

Kenneth S. Ferber, 2002, Corporation Law, Prentice Hall.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, STHB, Bandung.

_____, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Muladi dan Diah Sulistyani, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT. Alumni, Bandung.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, Globalisasi HAM dan Penegakan Hukum, Makalah: disampaikan pada matrikulasi mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Undip Tahun 2010, tanggal 18 September.

_____, 2010, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, Hukum Pidana Khusus, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Peter Gillies (Penyunting Barda Nawawi Arief), 2003, Criminal Law, tanpa penerbit, tanpa kota.

Rizanizarli, 2014, Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16, No. 2.

Romli Atmasasmita, 2003, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Penerbit Prenada Media Kencana, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusrizal, 2012, Tanggung Jawab Korporasi terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 14, No. 3.

Yusuf Shofie, 2002, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.