Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat

Laurensius Arliman S

Abstract


Pariwisata menjadi prioritas nasional dalam RPJM 2015 2019. Secara bertahap dari tahun ke tahun dalam periode 5 tahun RPJM 2015-2019 pembangunan pariwisata dipri-oritaskan dan diberi target pencapaiannya. Sumatera Barat juga mendukung pariwisata untuk mendukung pembangunan ekonomi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana peranan investasi dalam pembangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat? 2) bagaimana dukungan pemerintah terhadap pem-bangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat? Penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peranan investasi dalam pembangunan ekonomi di bidang pariwisata sangat penting, terutama untuk memudahkan pembangunan pariwisata di Sumatera Barat. Dukungan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat ditandai dengan pembangunan infrastruktur pariwisata, pembangunan rel kereta api sebagai moda transportsai serta pemberian pinjaman dan dimudahkannya pemberian izin di dalam berinvestasi di Sumatera Barat oleh BKPM.

 

 

Role Investment in Development Policy of Tourism Economics in West Sumatera Province

 

Tourism becomes a national priority in the 2015 2015 RPJM. Gradually from year to year within a 5-year period of RPJM 2015-2019 tourism development is prioritized and targeted for achievement. West Sumatra also supports tourism to support economic development. The formulation of the problem in this study are: 1) how the role of investment in economic development in the field of tourism in West Sumatra? 2) how is government support for economic development in tourism sector in West Sumatera? The legal research that is researched in this research is normative legal. The results of this study explain that the role of investment in economic development in the field of tourism is very important, especially to facilitate the development of tourism in West Sumatra. Government support for economic development in tourism in West Sumatra is characterized by the development of tourism infrastructure, railway development as transportsai mode as well as lending and facilitating the granting of permits in investing in West Sumatra by BKPM.


Keywords


investasi; pembangunan ekonomi; pariwisata; sumatera barat; investment; economic development; tourism; west sumatra

Full Text:

PDF

References


Angga Sonia Eko Putro dan W. E Tinambunan, Analisis Strategi dan Kebijakan Promosi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, lihat dalam: https://repository.unri.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1427/1/Jurnal%20Angga%20Sonia%20Eko%20Putra%200601114031.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2018.

Ansofino, 2012, Potensi Daya Tarik Obyek Pariwisata Dalam Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat, Jurnal Economica, Volume 1 Nomor 1.

B Antariksa, 2011, “Peluang dan Tantangan Pengembangan Kepariwisataan di Indonesia”, Makalah Sosialisasi dan Gerakan Sadar Wisata, Solok, 12 Oktober 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sumatera Barat.

B Antariksa, 2011, Peran Kerjasama Internasional Di Bidang Kepariwisataan, Laporan Penelitian Individual, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan, Kementerian Kebudayaan dan Kepariwisataan, Jakarta.

_____, 2010, “Penegakan Hukum Kepariwisataan Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing DKI Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional”, Makalah dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataan Tingkat Lanjutan Tahun 2010, Jakarta, 8 Desember 2010, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah DKI Jakarta.

B Koddeng, 2007, Pengembangan Kawasan Pariwisata Terhadap Pariwisata Yang Berkelanjutan, Rona Jurnal Arsitektur, Volume 4 Nomor 1.

Ermina Miranti, Prospek Pengembangan Pariwisata Sumatera Barat, lihat dalam: http://www.wisatamelayu.com/id/opinion/49-Prospek-Pengembangan-Pariwisata-Sumatera-Barat, diakses pada tanggal 2 Maret 2018.

E. Donald Lundberg, Mink H Stavenga dan M. Krishnamoorthy, 1997, Ekonomi Pariwisata, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Harian Haluan, Sektor Pariwisata Dapatkan Perhatian Lebih, lihat dalam: https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/47814/sektor-pariwisata-dapatkan-perhatian-lebih, diakses pada tangga 10 Januari 2017.

Hulman Panjaitan & Anner mangatur Sianipar, 2008, Hukum Penanam Modal Asing, CV Indhill Co, Jakarta.

Iyah Faniyah, 2017, Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, Deepublish, Yogyakarta.

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang.

Jurnal Sumatera Barat, Pariwisata di Sumatera Barat, lihat dalam: https://www.jurnalSumatera Barat.com/category/pariwisata/, diakses pada tanggal 2 Maret 2018.

J James Spillane, 1994, Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan, Kanisius., Yogyakarta.

Laurensius Arliman S, 2017, Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal RechtsVinding, Volume 6 Nomor 3.

_____, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Padang, Jurnal Arena Hukum, Volume 9 Nomor 1.

_____, 2016, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik, Volume 3 Nomor 1.

_____, 2015, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Deepublish, Yogyakarta.

Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias, 1997, Metode Penelitian Masyarakat, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Unversitas Indonesia, Jakarta.

Pikiran Rakyat, Gelar RIF 2017 di Padang BKPM Tawarkan Destinasi Prioritas Ke Investor, lihat dalam http://www.pikiran-rakyat.com/wisata/2017/10/05/gelar-rif-2017-di-padang-bkpm-tawarkan-destinasi-prioritas-ke-investor-410886, diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

Retnaningtyas Susanti, et-al, 2017, Promosi Pariwisata Pesisir Pantai Sumatera Barat Melalui Even Tour De Singkarak, Jurnal Ilmiah Pariwisata, Volume 22 Nomor 2.

Sanusi, Rayuan Investasi Wisata Di Sumatera Barat, lihat dalam http://lifestyle.kontan.co.id/news/rayuan-investasi-wisata-di-sumatera-barat, diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

Sumatera Barat, 2015, Analisis Pembangunan Wilayah Propinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, Padang.

Universitas Andalas, Peran Infrastruktur Pembangunan di Sumatera Barat, lihat dalam: http://lingkungan.ft.unand.ac.id/images/fileTL/SNSTL_II/OP_010.pdf, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

Wahab, S, 1998, Manajemen Kepariwisataan, Pradnya Paramita, Jakarta.

W. Mahdayani, 2009, Ekowisata Panduan Dasar Pelaksanaan Nias, Unesco & Nias Selatan, Dinpudbar Nias Selatan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan BidangUsaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.