Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Chairul Bariah, Mohd Din, Mujibussalim Mujibussalim

Abstract


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Maka dilihat dari usia anak tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang khusus terhadap anak yang melakukan tidak pidana. Sebagaimana dalamUndang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.Padadasarnya konsep pertanggungjawaban dari sebuah perbuatan pidana adalah ditanggung oleh pelakunya tanpa membebani pihak lain yang turut bertanggungjawab, namun dalam hal penyelesaian tindak pidana harus melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, sehingga terdapat perluasan konsep pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji sejauh mana orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan apakah ada hubungan antara diversi dengan pertanggungjawaban terhadap orang tua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan penelitian hukum kepustakaan.

The Act Number 11, 2012 on the Juvenile Justice System state that a child who is in conflictwith the law hereinafter called as a child who ages 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eightteen) year of age alleged to have committed a crime. Therefore, it is seen from the age of the child it should be treated specifically for youth offenders, it can be seen from the obligation for the judge to conduct a diversion for the child’s case. As mention in the The Act on Juvenile Justice System that the judge is obliged to conduct a diversion for a maximum of 7 (seven) days after being stipulated by the head of the district court sitting as a judge. Basically, the concept of criminal liability from the criminal act is borne by its perpetrator without burdening the other party responsible, but in the case of the settlement of the crime must involve the perpetrator, the victim, the family of the perpetrator or victim, and other related parties, and hence there is an extension of the concept of criminal liability. This research aims to explain and explore to which extent parents could be held liable for crimes committed by juvenile and the concept of criminal liability of parents towards crimes committed by their childrenand whether there is a relationship between diversion with responsibility to parents.This is doctrinal legal research or library research.


Keywords


Anak; Orang Tua; Pertanggungjawaban Pidana; Diversi; Juvenile; Parents; Criminal Liability; Diversion

Full Text:

PDF

References


Agus Salim Tampubolon, Wawancara Pribadi, 26 Oktober 2016, pukul 11. 00 WIB dan Lilisma Suryani (Kanit Pelayanan Perempuan Dan Anak), Wawancara Pribadi, 27 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB.

Heri Kurniawan, Wawancara Pribadi, Langsa, 3 Februari, Pukul 10.00 WIB.

Ira M.Schwartz dan laura Preiser. “ Diversion and Juvenile Justice: Can We Ever Get It Right? “ dalam Restorative Justice on Trial : Pitfalls and Potentials of Victim Offender Mediation-International Research Perspectives , eds Messmer,H dan Otto, H.U , Kluwer Academic Publischers, Dordrecht, 1992.

Iskandar Kamil, Makalah Peradilan anak , Workshop dan Round Table Discussing tentang Pedoman Diversi untuk Perlindungan Anak yang berhadapan dengan Hukum, Jakarta 1 Juni 2005.

Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2012.

Mahfud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Sofmedia, Jakarta, 2010.

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1992.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen, dalam Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)di Indonesia,UNICEF, Indonesia, 2003.

Roskoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan Mohamad Radjab, Bharata Karya, Jakarta, 1982.

Sri Sutatiek, Putusan Pengadilan Anak sebagai Manifestasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007.

Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cv. Alfabeta, Bandung, 2008.

Suhariyono AR, Sistem Peradilan Pidana Anak, Majalah Pledoi Media Komunikasi Transformasi Hak Anak.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9640

Copyright (c) 2018 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.