Kepastian Lembaga Hukum Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Provinsi Aceh

Saiful Hadi, Eddy Purnama, Mohd. Din

Abstract


Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanahkan penyalahguna narkotika direhabilitasi. Kewenangan rehabilitasi dimiliki Badan Narkotika Nasional melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2010 Tentang BNN. Selanjutnya BNN membentuk Badan Narkotika dilevel provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi Aceh, banyak penyalahguna Narkotika telah dijatuhkan sanksi rehabilitasi, namun tempat rehabilitasi belum tersedia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan keberlakuan hukum. Data diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan.Data dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan, kepastian penegakan hukum rehabilitasi oleh BNP Aceh belum berjalan, tempat rehabilitasi belum tersedia, kerjasama BNN dengan instansi pemerintah, atau masyarakat, atau keagamaan dan tradisional yang membidangi penanggulangan ketergantungan obat dan rehabilitasi belum dilaksanakan. Disarankan, adanya revisi  Perpres Nomor 23 Tahun 2010 terkait penguatan rehabilitasi penyalahguna Narkotika dengan memuat sanksi apabila rehabilitasi tidak dilakukan oleh BNN, BNNP, dan BNN Kab/Kota, serta membuat MoU dengan instansi pemerintah, atau masyarakat, atau keagamaan dan tradisional sebagai tempat rehabilitasi.

Article 54 of the Act Number 35, 2009 regarding Narcotics regulates that drug abuser to be rehabilitated. The power to do it is owned by the National Narcotic Board through the Presidential Regulation Number 23, 2010 on the National Narcotic Board. Moreover, the National Narcotic Board is also established in the Province and district Levels. Many drug abusers in Aceh Province are  rehabilitated despite the fact that there are no centres for the rehabilitation services. This is juridical empirical research by law enforcement approach. The sources of data are obtained from library and field research. The data collected then analyzed and qualitatively resulting in prescriptive analytical data. The research shows that the certainty of rehabilitation law enforcement by BNP Aceh has not been going well, it has no the rehabilitation centre, there is no cooperation between the BNN and Governmental, community, religious and traditional organizations in preventing drug abuse and no rehabilitation process yet. It is suggested that the Presidential Regulation Number 23, 2010   should be revised relation to empowerment of the rehabilitation and there should be sanction against BNN, BNP, BNP Districts and make MoU between the BNN and Governmental, community, religious and traditional organizations.


Keywords


Lembaga Hukum; Penegakan Hukum; Narkotika; Rehabilitasi; Legal Institutions; Law Enforcement; Narcotics; Rehabilitation

Full Text:

PDF

References


Afiatin Tina, 2008, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Alatas, 2001, Husein dan Madiyono, Bambang.,Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Anonim, 2007, Ancaman Narkoba Bagi Generasi Bangsa: Mengenal, Mencegah Mengenal,Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta.

Depsos RI, 2003, Pola Operasional Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial Korban Narkotika, Peikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), Departemen Sosial RI, Jakarta.

Fachril Yuanita, 2007, .Narkoba, Mengenal Untuk Menangkal, CV. Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung.

Gatot Supramono, 2007, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Hadiman, H. 1999,Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia, Primer Koperasi Mitra Usaha Sbimmas Polri., Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

O.C. Kaligis, 2006, dan Soedjono Dirdjosisworo ,Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, O.C Kaligis & Associates. Jakarta

----------- 2006, .Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangandan Peradilan, Kaligis Associates, Jakarta.

Kemal Darmawan. M, 2005, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana,2006,Belajar Hidup Bartanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan: Balai Pustaka, Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9636

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.