Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

Oksidelfa Yanto

Abstract


Indonesia masih saja diselimuti awan gelap korupsi dengan berbagai ragam dan rupa pelakunya. Setiap pemimpin berjanji dalam masa pemerintahannya akan menghilangkan korupsi dan memberantas sampai ke akar-akanya. Namun, korupsi tetap ada dan tumbuh subur. Suburnya korupsi tersebut telah menimbulkan kantorng-kantong kemiskinan dalam masyarakat. Meskipun korupsi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan langsung, namun dengan terjadinya tindak pidana korupsi akan memiliki dampak yang signifikan tumbuh suburnya kemiskinan. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif analitis, sehingga diperoleh gambaran terkait dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk efektifitas putusan pemidanaan maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor adalah dengan memberikan pidana terberat yaitu pidana mati bagi para koruptor. Sebab koruptor telah mengambil uang rakyat. Uang rakyat yang dikorupsi tersebut sebenarnya bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama untuk akses kesehatan dan pendidikan, sehingga kemiskinan dapat ditanggulangi.


Indonesia is still being covered with dark clouds of corruption with various kinds and forms of its perpetrator. Every leader has promised in his reign will eliminate corruption and eradicate it to its roots. However, corruptions are still existed and flourish. The fertility of corruption has caused occurrence of poverty in society. Although corruption and poverty do not have a direct relationship, but by the occurrence of corruption will have a significant impact of growing poverty. In performing this research, the type of research that writers use is normative legal research, with data collection method used is literature study. The materials that have been collected are then analyzed by analytical descriptive method, so that the description is related to the problem. The results showed that the maximum effectiveness decision form for corruption actors to give deterrent effect to the corruptor is by giving the heaviest punishment that is capital punishment for the corruptor. Because corruptors have taken public money. The corrupted people's money can actually be allocated for the underprivileged people, especially for access to health and education, so that poverty can be overcome.


Keywords


Pemidanaan; korupsi; kemiskinan; Punishment; corruption; poverty

Full Text:

PDF

References


Arya Maheka, Mengenali dan Memberantas Korupsi, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

A.Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005).

A. Muliadi, Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Adil Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Vol. 2 No. 2, Agustus 2011,

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Amir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara, (Jakarta, Gramedia, 2008).

Arrista Trimaya, Peranan Hakim Sebagai Agent of Change Dalam Melakukan Reformasi Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Perundang-Undangan Prodigy, Volume 1 No. 1, 2013.

Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

E.Y. Kanter, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2012).

Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).

H. Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Mochamad Isnaeni Ramdhan, Perubahan UUD 1945 Dengan Teknik Amandemen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Monang Siahaan, KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hlm.6.

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002),

Prianter Jaya Hairi, Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 5 No. 1, Juni 2014.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

------------------------, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).

Syaiful Bakhri, Beban Pembuktian: Dalam Beberapa Praktik Peradilan, (Depok: Gramata Publishing, 2012).

----------------, Pidana Denda dan Korupsi, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wahyu Wiriadinata, Korupsi dalam Pencurian Aliran Listrik Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM RI, Volume 8 Nomor 3, Oktober 2014.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8471

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)



 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.