Implementasi Sanksi Pencabutan Hak Pilih Mantan Koruptor: Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia

Nu’man Aunuh, Aisya Sanghra Devi Nugraha, Diah Nadia Putri, Adinda Putri Jade

Abstract


Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik harus ditindak secara tegas sebagai upaya pencegahan pengulangan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan sanksi pencabutan hak politik dan pencabutan hak yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu dengan pendekatan pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan mantan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara dibawah 5 tahun dan tidak sedang menjalani sanksi pencabutan hak politik dapat mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif, sedangkan mantan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara diatas 5 tahun tidak dapat mencalonkan diri. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pencabutan hak politik dapat dilakukan asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sebagai efek jera terhadap terpidana dan pidana tambahan juga membantu tercapainya tujuan pemidanaan yang bukan hanya berupa efek jera, tetapi juga sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Keywords


Hak Asasi Manusia; Pencabutan Hak Pilih; Korupsi; Sanksi Pidana

Full Text:

PDF

References


Buku

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Artikel Jurnal dan Majalah

Aji Lukman Ibrahim, 2014, “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo”, Jurnal SUPREMASI HUKUM, Vol. 3, No. 1, Juni.

Bram Mohammad Yasser, 2019, “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal SOUMATERA LAW REVIEW, Volume 2, Nomor 1, April.

Budi Kristiarso, 2018, “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, Jurnal Lex Et Societas, Vol. VI, No. 4, Juni.

Denny Ardiansyah, 2017, “Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No. 2, Desember.

Dicky F. Ceswara dan P. Wiyatno, 2018, “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila”, Jurnal Lex Scientia Law Review, Volume 2, No. 2, November.

Faisal, 2018, “Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal KEADILAN PROGRESIF, Volume 9, Nomor 2, September.

Haliva Muharosa, 2016, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia”, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 1, Februari.

M. Ilham Wira Pratama, 2019, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, Jurnal Lex Renaissance, Volume 4, No. 1, Januari.

Muhammad Salam Amrullah dan Murpratiwi Syarifuddin, 2017, “Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1, Nomor 2, April.

Ratna Nurhayati & Seno Wibowo Gumbira, 2017, “Pertanggungjawaban Publik Dan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6, Nomor 1, Maret.

Rizki Ramadani & Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, 2019, “Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal PETITUM, Vol. 7, No. 2, Oktober.

Syarifuddin, 2019, “Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Dan Putusan Nomor: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST”, Unes Journal of Swara Justitia, Volume 3, Issue 3, Oktober.

Warih Anjari, 2015, “Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014)”, Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 1, April.

Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, 2019, “Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 Melalui Pendekatan Kebijakan” Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 9, Nomor 1, Mei.

Yaris Adhial Fajrin, dan Ach. Faisol Triwijaya, 2020, “Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Pandecta, Volume 14, Nomer 1, Juni.

Yeni Handayani, 2014, “Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal RechtsVinding Online Media Pembelajaran Hukum Nasional, Oktober.

Website

Aghnia Adzkia, 2020, “Pencabutan Hak Politik Anas Urbaningrum Dinilai Sepadan”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150609173002-12-58865/pencabutan-hak-politik-anas-urbaningrum-dinilai-sepadan, diunduh 10 Agustus.

CNN Indonesia, 2020, “ICW: 4 Tahun Berturut Koruptor Rata - Rata Terima Vonis Ringan”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200419190921-12-495064/icw-4-tahun-berturut-koruptor-rata-rata-terima-vonis-ringan, diunduh 8 Juni.

Dylan Aprialdo Rachman, 2020, “ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp 9,29 Triliun”, https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929triliun?page=all#:~:text=Nasional,ICW%3A%20Kerugian%20Negara%20akibat%20Korupsi%20pada,Capai%20Rp%209%2C29%20Triliun&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Kerugian,28%2F4%2F2019), diunduh 28 Juli.

Icha Rastika, 2020, “Pencabutan Hak Politik Luthfi Hasan Peringatan bagi yang Nekat Main Kekuasaan”, https://nasional.kompas.com/read/2014/09/16/08582661/Pencabutan.Hak.Politik.Luthfi.Hasan.Peringatan.bagi.yang.Nekat.Main.Kekuasaan, diunduh 10 Agustus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2020, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik”, https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi indonesiamembaik, diunduh 8 Juni.

Marselinus Gual, 2020, “Ini alasan Mahkamah Agung cabut hak politik Anas Urbaningrum”, https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-mahkamah-agung-cabut-hak-politik-anas-urbaningrum.html, diunduh 10 Agustus.

Sabrina Asril, 2020, “Dikabulkan, Vonis Angelina Sondakh Menjadi 10 Tahun”, https://nasional.kompas.com/read/2015/12/30/18293981/PK.Dikabulkan.Vonis.Angelina.Sondakh.Menjadi.10.Tahun, diunduh 10 Agustus.

TRIBUNNEWS.Com, 2020, “Hak Politik Dicabut oleh MA, Luthfi Hasan: Semuanya Bisa Diatur”, https://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/19/hak-politik-dicabut-oleh-ma-luthfi-hasan-semuanya-bisa-diatur, diunduh 10 Agustus.

Yosepha Pusparisa, 2020, “10 Lembaga dengan Temuan Kasus Korupsi Terbanyak (Kasus Korupsi di Lembaga Pemerintah)”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/19/10-lembaga-dengan-temuan-kasus-korupsi-terbanyak, diunduh 8 Juni.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.17779

Copyright (c) 2020 Syiah Kuala Law Journal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.