Analisis Yuridis Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Atas Tanah

Siti Afrah Afifah

Abstract


Tulisan ini membahas peralihan hak yang menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terkadang dapat terjadi pembatalan, baik atas permintaan para pihak sendiri untuk akta tertentu, atau dengan menggugat pihak lainnya ke Pengadilan Umum untuk membatalkan isi akta agar tidak mengikat lagi. Dari beberapa Putusan Mahkamah Agung yang dianalisis, pembatalan akta PPJB terjadi karena wanprestasi dengan alasan-alasan tertentu serta karena perbuatan melawan hukum, sedangkan maksud dibuatkan akta PPJB sebagai perjanjian yang mendahului proses peralihan hak untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan Pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan syarat kebatalan sebuah akta menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengacu pada Pasal 1265, Pasal 1266, Pasal 1267, Pasal 1320, dan Pasal 1238 KUHPerdata. Perlindungan hukum kepada para pihak yang dirugikan dengan menyatakan akta batal demi hukum, dinyatakan batal, dengan konsekuensi uang muka menjadi hapus, meskipun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1650 K/Pdt/2015 tidak diberikan karena tidak terdapat klausul mengenai syarat batalnya perjanjian dan seharusnya akta PPJB dinyatakan melanggar syarat objektif karena dibuat ketika terjadi tumpang tindih, perlindungan hukum kepada Notaris dengan tidak dapat mengajukan ganti kerugian kepadanya. Masing-masing Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusannya mengikuti putusan Hakim yang terdahulu dimana pada pertimbangannya masing-masing Putusan Pengadilan Tinggi dianggap tidak bertetangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang.

Keywords


Akta; Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Pembatalan

Full Text:

PDF

References


Buku

Adjie, Habib, 2015, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung.

__________, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Atma, Harry, 2009, Somatie Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian, Media Sarana Ilmu, Jakarta.

Badrulzaman, Mariam Darus, 2015, Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga (Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budiono, Herlien, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Camus, Albert, 1998, Krisis Kebebasan, Yayasan Obor, Jakarta.

Ediwarman, 2003, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 2013, Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

HS, Salim, 2015, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.

Huijbers, Theo, 1993, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta.

Miru, Ahmadi, 2014, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Setiono, 2004, Rule of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, R, 2014, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suratman & H. Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2003, Seri Hukum Perikatan Jual Beli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Artikel/Jurnal

Antari, Ni Luh Yunik Sri, 2018, “Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah”, Acta Comitas, Jurnal Hukum Konatariatan Universitas Udayana, Vol. 3 No. 2, Oktober

Arthadana, Made Gede, 2017, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Biaya Yang Ditimbulkan Dihadapan Notaris”, Krettha Dyatmika, Vol. 14. No. 1, Februari.

Baswedan, T., 2014, “Kajian Yuridis Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris”, Premise Law Journal, Universitas Sumatera Utara, Vol 4.

Marzuki, Peter Mahmud, 2003, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, Yuridika, Vol. 18 No. 3, Mei.

Rahman, Fikri Ariesta, 2018, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap”, Lex Renaissance, No. 2 Vol. 3, Juli

Simamora, Novalia Arnita, 2015, “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 37/Pdt/Plw/2012/Sim)”, USU Law Journal, Vol. 3 No. 3, November

Wantu, Fence M., 2012, “Mewudujkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemandaan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, September

Hasil Penelitian

Ariadi, Damar, 2017, Pembatalan Sertipikat Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Hakim (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi No. 11/Pdt.G/2012/Pn.Ngw), Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Baswedan, T., 2013 Kajian Yuridis Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

Sentanu, Franco, 2019, Analisis Yuridis Pengajuan Gugatan Pembatalan Pengikatan Jual Beli (PJB) Hak Atas Tanah oleh Pihak Calon Penjual Karena Adanya Gugatan dari Pihak Ketiga (Studi Putusan MA No. 3703.K/PDT/2016), Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

Hasil Wawancara

Agus Armaini Ry, Notaris/PPAT Kota Medan, tanggal 12 Maret 2020, Wawancara

Cipto Soenaryo, Notaris/PPAT Kota Medan, tanggal 13 Maret 2020, Wawancara




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v4i2.17021

Copyright (c) 2020 Syiah Kuala Law Journal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.