Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli

Sayed Akhyar

Abstract


Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam UU, Hakim wajib menerapkan asas tersebut dengan tujuan memberikan keadilan dan menghematkan waktu bagi para pihak yang menyelesaikan perkara. Begitu juga hakim yang memeriksan dan menutuskan perkara di Pengadilan Negeri Sigli, meskipun PN Sigli memiliki 2 wilayah yurisdiksi yaitu Pidie dan Pidie Jaya. Tujuan penulisan untuk mengetahui efektifitas dan hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di PN Sigli. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan: pertama. Penerapan asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum berjalan dengan efektif dan sempurna di PN Sigli. Kedua. Pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di PN Sigli masih mendapat berbagai macam hambatan, yaitu: Pemanggilan Tidak Ketemu Para Pihak di Tempat, Keuchik Lupa Menginformasikan kepada Pihak, Lupa Mencamtukan Materai Pada Seluruh Bukti, Banyaknya Perkara yang Masuk, Banyaknya Saksi yang Dihadirkan, para pihak Tidak Serius, dan gagalnya proses mediasi.

The principle of simple, fast and low-cost justice has been regulated in the Law, the Judge is obliged to apply the principle with the aim of providing justice and saving time for the parties who settle the case. Likewise the judge who examined and decided on the case in the Sigli District Court, even though the Sigli District Court had 2 jurisdictions namely Pidie and Pidie Jaya. The purpose of writing is to find out the effectiveness and obstacles in the implementation of simple, fast and low-cost judicial principles in Sigli District Court. The method used is an empirical juridical research method. The results of the study show: first. The application of a simple, fast and low cost court principle has not been effective and perfect in Sigli District Court. Second. The implementation of simple, fast and low-cost principles in Sigli District Court still gets various obstacles, namely: Summoning Not Meeting Parties at the Place, Keuchik Forgot to Inform the Parties, Forgot to Stamp on All Evidence, Number of Cases Entered, Number of Witnesses Presented, the parties are not serious, and the mediation process fails.


Keywords


efektifitas; asas pengadilan; yurisdiksi pengadilan; effectiveness; court principles; court jurisdiction

Full Text:

PDF

References


A. Ridwan Halim, Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.

Deasy, Soeikromo. "Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan." Jurnal Hukum Unsrat 2.1 (2014): 124-136.

Diakses dari http://pn.pn-sigli.go.id/hakim/, Pengadilan Negeri Sigli, hakim, pada tanggal 12 September 2018, pukul 16:10 Wib.

E. Sundari, Praktik Class Action di Indonesia , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.

Gara, Ambrosius. "PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI." LEX ADMINISTRATUM 3.3 (2015).

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Nusa Media & Nuansa, Bandung, 2006.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.

Sururi, Lailan, Dahlan Ali, and Teuku Muttaqin Mansur. "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong." Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 21.1 (2019): 61-76.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/DJU/HMO2.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583

Copyright (c) 2019 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.