Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Teuku Ulya Murtadha, Dahlan Ali, Mohd Din

Abstract


Notaris merupakan pejabat umum bersifat mandiri dalam menjalankan tugasnya tanpa dicampuri oleh instansi manapun. Notaris memiliki Kewenangan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kewenangan yang ditentukan dengan undang-undang lainnya. Kenyataannya secara normatif bahwa notaris dalam melaksanakan kewajiban lainnya wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang diawasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Perluasan kewajiban tersebut juga tidak diikuti dengan kewenangan yang memadai untuk dilaksanakan secara optimal sehingga terkesan absurd. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis norma hukum pelaksanaan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan dalam penggunaan jasa notaris terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Menganalisa kewenangan notaris dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan notaris sebagai pihak pelapor tidaklah mengganggu independensi notaris namun dalam pelaksanaan kewajiban melaporkan tersebut notaris tidak diberikan kewenangan yang memadai dan kewajiban-kewajiban tambahan tersebut dianggap terlalu jauh bagi notaris untuk melaksanakannya. Penetapan notaris sebagai pihak pelapor harus diikuti dengan amandemen Undang-undang Jabatan Notaris dan pemberian kewenangan yang jelas dan pasti.

Notary is a public officer that has to be independent in performing it's duties without getting intervened by any other institution. Notary possesses the authority regulated in act number 30 year 2004 concerning notary office and other authorities regulated by other regulation. The normative reality shows notary in the extention of it's duty stated to submit suspicious transaction supervised by report and analysis center of finance transaction. Moreover the extention of the duty is not followed by sufficient authority to perform optimally so that seem to be absurd. The purpose of the research mainly to analize legal norm in performing suspicious transaction report's  obligation of notary service demand toward notary's independency as a public officer, notary's obligation generally and notary's authority in law and human right ministery regulation Number 9 year 2017 principle implementation of client identify for notary. The output reveals that notary settlement as a whistleblower may not interupt notary's independency however in that particular obligation notary was not given such adequate power and those extentional obligations seems to be too far for notary to perfom it. Notary settlement as a whistleblower has to be followed by amandement of act of notary office and clear, sufficient authority distribution.


Keywords


Independensi; Kewajiban; Kewenangan; Notaris; Independency, Obligation, Authority, Notary, PPATK.

Full Text:

PDF

References


Buku Hukum

Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta:Penerbit UII Press, 2004.

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta:Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher, 2014.

Jurnal dan website

Anggana, Alby Prilia. "Analisis Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." (2012).

Habib Adjie, "Mengukur Batas Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Umum", sumber: http://www.indonesianotarycommunity.com/mengukur-batas-independensi-dan-akuntabilitas- pejabat-umum-notarisppat/ [diakses 15/01/2018]

Lailam, Tanto. "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang." Jurnal Konstitusi 11.1 (2016): 18-42.

Nurtjahjo, Hendra. "LEMBAGA, BADAN, DAN KOMISI NEGARA INDEPENDEN (STATE AUXILIARY AGENCIES) DI INDONESIA: TIN. JAUAN HUKUM TATA NEGARA." Jurnal Hukum & Pembangunan 35.3 (2005): 275-287.

Nugraha, Safri, and Sri Mamudji. Hukum Administrasi Negara. Center for Law and Good Governance Studies, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007.

Sufi, Fayakundia Putra, and Rusdianto Sesung. "Pemisahan Jabatan Pejabat Umum Di Indonesia." Perspektif 22.3 (2017): 202-212.

Tauda, Gunawan A. "Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia." Pranata Hukum 6.2 (2011): 26688.

Tim JDIH Pusat BPK, "Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", Tulisan Hukum 9 Januari, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

PP Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12486

Copyright (c) 2019 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.