PELAKSANAAN INTEROGASI TERHADAP ANGGOTA POLRI BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA

Muliadi Sadenol

Abstract


Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan. Namun, beberapa kegiatan penyidikan, telah dilaporkan kepada Bid. Propam Polda Aceh terkait adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan yang dapat dilakukan bila terjadi penyimpangan terhadap proses interogasi serta untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan jika terjadi penyimpangan dalam proses interogasi. Perolehan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dapat dilakukan bila terjadi penyimpangan pada proses interogasi merupakan kewenangan Bid. Propam Polda Aceh untuk melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP),  kemudian diteruskan kepada JPU, dan disidangkan di pengadilan. Namun pada prakteknya pelaku kekerasan (penyidik) dalam penyidikan terhadap tersangka selama ini tidak tersentuh hukum karena adanya perlindungan, baik dari atasan langsung maupun institusi Polri. Hal ini terbukti dari tiadanya kasus kekerasan dalam penyidikan yang diajukan ke komisi Kode Etik. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan korban jika terjadinya penganiayaan saat interogasi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum dijelaskan prosedur untuk melaporkan oknum polisi yang melakukan penganiayaan, namun pada prakteknya korban sulit untuk menaikkan kasus tersebut ke Bid. Propam Polda Aceh, karena ada rasa melindungi institusi sendiri oleh kepolisian, sehingga terkadang kasus tersebut hanya diam ditempat. Sehingga korban terkadang memilih diam saja dan memberikan keterangan palsu yang membuat dirinya mengaku bersalah agar tidak terus dipukuli, dengan maksud agar memberikan keterangan yang sebenarnya. Diharapkan agar tindakan upaya paksa, penangkapan dan/atau penahanan dilakukan jika tidak ada lagi upaya lain yang dapat digunakan untuk mengatasi kondisi yang sedang dihadapi guna kepentingan pemeriksaan. Kepada para penegak hukum harus lebih tegas dan bijaksana dalam menanggapi persoalan ini.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.24815/jts.v%25vi%25i.13059

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.